Bicarakaltim.com, SAMARINDA — Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud berjanji membawa berbagai tuntutan masyarakat ke pemerintah pusat. Janji itu disampaikan saat menemui massa aksi demonstrasi di Samarinda, Rabu (21/10/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Rudy menegaskan bahwa sejumlah persoalan yang disuarakan masyarakat telah menjadi perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim. Mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pemadaman listrik bergilir, kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), hingga tuntutan evaluasi program Gratispol.
Karhutla dan Kabut Asap Masih Jadi Persoalan
Rudy mengatakan, Pemprov Kaltim terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat, TNI, Polri, pemerintah daerah, dan relawan untuk menangani karhutla yang melanda sejumlah wilayah.
“Kerja untuk penanganan karhutla terus kami lakukan dengan koordinasi pusat, daerah, TNI dan Polri, juga relawan,” ujarnya.
Menurut Rudy, upaya pemadaman bukan perkara mudah. Meski hampir seluruh titik api di Kaltim saat itu diklaim telah berhasil dipadamkan, persoalan kabut asap masih menjadi tantangan.
Ia menjelaskan, asap yang menyelimuti sejumlah wilayah Kaltim juga dipengaruhi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan serta Kalimantan Tengah.
Daerah Penghasil Energi, tetapi Listrik Masih Bergilir
Selain karhutla, Rudy menyoroti tuntutan masyarakat agar pemadaman listrik bergilir dihentikan.
Ia menyebut Pemprov Kaltim terus berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta PLN Regional Kalimantan untuk mencari solusi.
Rudy menilai kondisi tersebut ironis mengingat Kaltim merupakan salah satu daerah penghasil energi utama di Indonesia, baik dari sektor batu bara maupun minyak dan gas bumi.
“Kaltim penghasil energi terbesar di Indonesia. Dari batu bara dan migas. Tapi mirisnya kita di sini, justru kita menunggu giliran menyala, bukan giliran padam,” tegasnya.
Rudy Minta Pasokan BBM Terjamin
Persoalan antrean panjang dan kelangkaan BBM juga menjadi perhatian Rudy. Ia mengaku telah berulang kali menyampaikan masalah tersebut kepada sejumlah pihak, mulai dari Pertamina, Pertamina Patra Niaga, SKK Migas, BPH Migas, Hiswana Migas, hingga DPR RI.
Rudy berharap ketersediaan BBM di Kaltim dapat terjamin sehingga masyarakat tidak terus menghadapi antrean panjang di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
“Kita kan daerah penghasil. Miris sekali kalau setiap hari antrean BBM mengular. Saya sudah perjuangkan ke Pertamina, Pertamina Patra Niaga, SKK Migas, BPH Migas dan Hiswana Migas agar stok di Kaltim selalu tersedia dan cukup,” katanya.
Ia juga berharap SPBU dapat beroperasi hingga pukul 22.00 Wita agar kebutuhan masyarakat terpenuhi.
“Jika ada keluhan dari pihak SPBU, nanti bisa diskusikan dengan Pemprov Kaltim. Terpenting masyarakat bisa terlayani dengan baik,” tambahnya.
Mahasiswa Minta Gratispol Dievaluasi
Dalam aksi tersebut, mahasiswa turut mendesak Pemprov Kaltim mengevaluasi program-program prioritas daerah, termasuk Gratispol.
Menanggapi tuntutan itu, Rudy menyatakan terbuka terhadap kritik dan masukan. Ia bahkan menanyakan langsung kepada mahasiswa apakah program Gratispol perlu dihentikan atau cukup dievaluasi.
“Apakah Program Gratispol perlu dihentikan atau dievaluasi?” tanyanya kepada mahasiswa.
Rudy mengatakan evaluasi terhadap program tersebut telah dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi dan mahasiswa.
Meski demikian, tuntutan yang disampaikan dalam demonstrasi itu menjadi pengingat bagi pemerintah daerah untuk memastikan kebijakan dan program yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Rakyat Kaltim kini menantikan tindak lanjut nyata atas berbagai persoalan yang disuarakan, mulai dari penanganan karhutla hingga perbaikan layanan listrik dan ketersediaan BBM. (*)
