Samarinda – Dalam rangka meningkatkan kualitas produksi konten visual serta menyelaraskan strategi komunikasi digital di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, khususnya terkait pengelolaan konten foto dan video Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
Untuk itu Pemerintah Prov. Kaltim akan menyelenggarakan kegiatan Workshop Komunikasi Pemprov Kaltim di Media Digital yang dilaksnakan di Gedung Olah Bebaya Kaltim, Rabu (14/1/2026).
Workshop ini difokuskan pada penyusunan dan pemahaman bersama terkait strategi komunikasi digital, pembuatan konten kreatif, hingga distribusi konten di media digital agar lebih relevan, konsisten, dan adaptif dengan kebutuhan komunikasi diera digital.
Kegiatan dibagi ke dalam dua sesi. Sesi pertama diisi dua pemateri yakni Rizki Kurniawan dan Abdul Aziz. Sesi kedua dilanjutkan dengan arahan Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni serta paparan lanjutan dari Gus Ipang yang diikuti oleh PPID Pelaksana instansi, dinas, badan, dan biro di lingkungan Pemprov Kaltim.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, mengatakan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting di awal tahun 2026 untuk memperkuat peran PPID.
Ia menegaskan bahwa pengelola informasi publik tidak lagi hanya bertugas mengelola dokumen semata, tetapi juga harus mampu mengelola informasi publik secara strategis.
“PPID diharapkan mampu memberikan informasi yang baik, membangun relasi komunikasi dengan berbagai pihak, serta merespons secara cepat terhadap pemberitaan media sesuai dengan bidang masing-masing,” ujarnya.
Menurut Sri, tuntutan zaman yang semakin cepat menuntut PPID untuk lebih adaptif, tidak hanya menyiapkan dokumentasi informasi, tetapi juga memahami bagaimana mengelola dan menyebarluaskan informasi tersebut agar dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat.
Sementara itu, Praktisi Komunikasi Politik Irfan Wahid, yang akrab disapa Gus Ipang, menyampaikan bahwa kemampuan mengelola informasi dan komunikasi publik merupakan keterampilan penting yang tidak dimiliki oleh semua orang.
“Kita ini organisasi besar. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur adalah satu kesatuan. Komunikasi terus berubah seiring perkembangan zaman, dan jika tidak adaptif, maka kita akan tertinggal,” jelasnya.
Ia menambahkan, di era digital saat ini seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) merupakan etalase pemerintah di mata publik. Oleh karena itu, komunikasi harus dibangun secara hati-hati, terstruktur, dan tepat sasaran, karena kesalahan komunikasi dapat dengan mudah terjadi dan berdampak luas di ruang digital.
“Sekarang netizen memiliki peran besar dalam membentuk opini publik. Maka dari itu, kemampuan komunikasi yang baik menjadi kunci dalam menyampaikan kebijakan dan program pemerintah kepada masyarakat,” pungkasnya (Prb/ty)
foto: Rizki K
